Posisi Politisi Cantik ini Kian tak Tergoyahkan di Partai Golkar - ayooha.com ! Portal Berita Banua Terkini

ayooha.com ! Portal Berita Banua Terkini

Rambut tebal & kuat tidak mudah rontok tanpa ke dokter‎

Posisi Politisi Cantik ini Kian tak Tergoyahkan di Partai Golkar

  • Kamis, 3 Agustus 2017 | 16:57
  • Dibaca : 478 kali
Posisi Politisi Cantik ini Kian tak Tergoyahkan di Partai Golkar
Hj Ananda. Foto akun facebook pribadi

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Upaya lima ketua pengurus kecamatan Partai Golkar Banjarmasin yang telah di-Plt-kan (Pelaksana Tugas) pada Musyawarah Daerah (Musda) IX Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Banjarmasin 17 Oktober 2016 lalu untuk meminta Musda ulang akhirnya kandas.

Hal itu seiring keluarnya surat rekomendasi pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tertanggal 28 April 2017 tadi. Dalam surat yang ditandatangani langsung Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan, Hj Ananda secara sah sebagai ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin sesuai hasil Mudas IX lalu.

Alasan yang disampaikan oleh DPP adalah, pelaksanaan Musda sudah sesuai dengan yang dijadwalkan oleh DPP. Alasan lain, hasil Musda IX partai Golkar Banjarmasin disahkan oleh DPD Partai Golkar Kalsel. Bahkan DPD Partai Golkar Banjarmasin menjadi salah satu peserta Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Kalsel pada 31 Januari lalu di Jakarta.

DPP juga beralasan, kepesertaan DPD Partai Golkar Banjarmasin pada Musdalub tersebut telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta yang sah. Sementara, terkait tudingan Hj Ananda tak menyertakan bukti surat keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI, DPP memberi alasan yang bersangkutan telah menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin dua periode. Atas dasar tersebut, DPP menyimpulkan yang bersangkutan tak mungkin terlibat G 30 S/PKI.

Terlebih Hj Ananda lahir pada tahun 1984, yang tak mungkin ada hubungannya dengan G 30 S/PKI. Atas dasar kesimpulan tersebut, DPP Partai Golkar menegaskan, Musda IX Partai Golkar Banjarmasin tahun 2016 lalu dan seluruh keputusannya adalah sah. “Kami sudah menerima surat hasil rekomendasi dari DPP. Dan ini mengakhiri polemik yang terjadi,” kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, Supian HK, Senin (8/5) kemarin.

Baca Juga :  Dua Kali Jokowi-Prabowo Bertemu dalam Sebulan, Sinyal Koalisi?

Supian berharap dengan keputusan dari DPP Partai Golkar itu, semua pihak dapat menerima dan berbesar hati. Ketua Komisi III DPRD Kalsel itu meminta DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin untuk secepatnya melakukan konsolidasi. “Segara lakukan konsolidasi. DPP juga menginstuksikan agar cepat bekerja karena tahapan agenda politik mulai padat,” ujarnya.

Sementara, Ananda ketika dikonfirmasi tak mau mengomentari soal pengesahan dirinya sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin oleh DPP Partai Golkar. Dia mengaku sedang fokus melakukan konsolidasi internal dan eksternal. “Saya tak ingin berstatemen soal pengesahan itu, yang pasti saya sedang fokus kerja dulu membenahi partai,” kata Nanda kemarin.

Untuk diketahui, mencuatnya permintaan Musda ulang DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin datang dari lima ketua pengurus kecamatan Partai Golkar Kota Banjarmasin yang di-Plt-kan saat Musda IX lalu. Selain mempertanyakan tak disertakannya syarat terbebas dari keterlibatan G 30 S/PKI, mereka juga menilai Musda lalu melanggar etika. Lima pengurus kecamatan tersebut merasa dizalimi karena di-Plt-kan secara tiba-tiba pada saat tahapan pemilihan ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin tanpa diberitahu sebelumnya. (mof/ram/ema)

sumber radar banjarmasin

Facebook Comments

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional